SIDOARJO — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkap adanya perbedaan waktu distribusi makanan dalam kasus dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berdampak pada ratusan siswa dan santri di Kabupaten Sidoarjo.
Perbedaan waktu tersebut kini menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam proses penelusuran kasus yang melibatkan makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah.
Khofifah menjelaskan, pada hari kejadian terdapat lembaga pendidikan lain yang menerima menu MBG yang sama dari dapur tersebut. Namun, penerima di lokasi lain tidak dilaporkan mengalami gangguan kesehatan.
Pernyataan itu disampaikan Khofifah setelah menghadiri kegiatan pendistribusian bantuan air bersih di Desa Margomulyo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, Sabtu (5/9/2026).
Menurut Khofifah, salah satu perbedaan yang perlu diperiksa adalah rentang waktu antara makanan selesai dimasak hingga dikonsumsi oleh penerima manfaat.
Makanan dari SPPG Kalitengah disebut mulai dimasak sekitar pukul 05.00 WIB. Untuk kelompok penerima yang terdampak, makanan baru didistribusikan sekitar pukul 11.00 WIB dan dikonsumsi sekitar pukul 12.30 WIB.
Dengan demikian, terdapat jeda sekitar tujuh setengah jam sejak makanan selesai dimasak hingga dikonsumsi.
Sementara itu, penerima manfaat di lembaga pendidikan lain mendapatkan menu yang sama dengan waktu distribusi sekitar pukul 07.00 WIB.
Perbedaan waktu distribusi tersebut menjadi salah satu informasi yang perlu ditelusuri lebih jauh. Khofifah tidak menyebut jeda waktu tersebut sebagai penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami para penerima MBG.
Penelusuran perlu mencakup seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari bahan baku, proses memasak, pengemasan, penyimpanan, pengangkutan, hingga makanan diterima dan dikonsumsi.
Emil Dardak Koordinasikan Penanganan MBG
Ketika ditanya mengenai langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Khofifah menyebut Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak sebagai koordinator program MBG di wilayah tersebut.
Emil sebelumnya telah turun langsung melihat kondisi penerima manfaat yang menjalani perawatan. SPPG Kalitengah juga dihentikan sementara untuk pemeriksaan setelah muncul kasus dugaan keracunan.
Penghentian operasional tersebut dilakukan sebagai bagian dari prosedur penanganan Badan Gizi Nasional (BGN), sembari menunggu hasil pemeriksaan untuk mengetahui faktor yang memicu kejadian.
SPPG Kalitengah dan Putat Berada di Kecamatan yang Sama
SPPG Kalitengah berada di Kecamatan Tanggulangin, begitu pula Desa Putat yang menjadi lokasi Pondok Pesantren Mambaul Hikam, salah satu penerima MBG yang terdampak.
Kedekatan wilayah tersebut membuat proses distribusi menjadi salah satu aspek yang perlu diperiksa. Namun, lokasi yang masih berada dalam satu kecamatan tidak serta-merta menjelaskan penyebab gangguan kesehatan.
Pemeriksaan tetap perlu melihat berapa lama makanan berada dalam perjalanan, bagaimana makanan disimpan, kapan kendaraan berangkat, kapan makanan diterima, serta kondisi makanan sebelum dikonsumsi.
Sampel Makanan Diperiksa
Operasional SPPG Kalitengah telah dihentikan sementara. Sejumlah sampel makanan juga diambil untuk pemeriksaan laboratorium oleh pihak terkait, termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan kepolisian.
Emil juga meminta agar penerima MBG dari lembaga pendidikan lain yang memperoleh makanan dari dapur yang sama ikut ditelusuri.
Langkah tersebut diperlukan untuk membandingkan kondisi penerima di berbagai lokasi sekaligus membantu mempersempit kemungkinan sumber persoalan.
Khofifah Serahkan Sanksi kepada BGN
Mengenai kemungkinan pemberian sanksi terhadap pengelola SPPG, Khofifah mengatakan kewenangan tersebut berada pada Badan Gizi Nasional.
Menurutnya, BGN akan melakukan penelusuran terhadap rangkaian proses penyediaan makanan sebelum menentukan langkah berikutnya.
Sebelumnya, Emil menyebut SPPG Kalitengah telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Namun, keberadaan sertifikat tersebut tetap perlu diikuti dengan kepatuhan terhadap prosedur operasional di lapangan.
748 Anak Terdampak
Kasus dugaan keracunan terjadi pada Selasa (1/9/2026), setelah sejumlah penerima manfaat mengonsumsi menu MBG yang berasal dari SPPG Kalitengah.
Berdasarkan pembaruan data hingga Jumat (4/9/2026), sebanyak 748 anak tercatat terdampak. Sebanyak 728 pasien telah diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan, sementara 20 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit.
Pada hari kejadian, SPPG Kalitengah diketahui menyalurkan sekitar 2.800 porsi makanan ke 19 lembaga pendidikan.
Jumlah tersebut membuat pemeriksaan perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya terhadap lokasi yang melaporkan adanya gangguan kesehatan, tetapi juga terhadap lembaga lain yang menerima pasokan dari dapur yang sama.
Pemprov Jatim Siapkan Evaluasi Dapur MBG
Kasus tersebut turut mendorong Pemprov Jawa Timur menyiapkan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.
Sekretaris Daerah Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan pemerintah daerah berencana mengumpulkan para pengelola dapur MBG untuk mengevaluasi penerapan standar operasional prosedur.
Evaluasi akan mencakup proses pengolahan makanan, kebersihan dapur, sanitasi, penyimpanan, distribusi hingga kepatuhan terhadap SOP.
Pemprov Jatim juga masih menunggu hasil pemeriksaan dan pendalaman Satgas MBG terkait kasus di Sidoarjo.
Hasil investigasi nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor yang sebenarnya menyebabkan ratusan penerima manfaat mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG.
