JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berangkat menuju Kalimantan dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (22/8/2026) pagi. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus memimpin upaya penanganan di sejumlah wilayah terdampak.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membenarkan keberangkatan Presiden. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden sehari sebelumnya yang meminta jajaran pimpinan TNI dan Polri terlibat langsung dalam penanganan karhutla.
Teddy mengatakan, Presiden Prabowo terbang langsung ke Kalimantan untuk memantau sekaligus mengoordinasikan penanganan karhutla secara serentak.
Dalam penanganan terpadu tersebut, sejumlah pejabat utama TNI dan Polri mendapat tugas di empat provinsi. Panglima TNI bersama Kapolri ditugaskan menangani situasi di Kalimantan Barat. Sementara Kalimantan Tengah berada di bawah koordinasi KSAD dan Wakapolri.
Untuk Kalimantan Selatan, penanganan dipimpin KSAL bersama Astamaops Polri. Sedangkan di Kalimantan Timur, Wakil Panglima TNI dan Komandan Korps Brimob Polri diterjunkan langsung ke lapangan.
Pembagian tugas tersebut dilakukan agar proses pemadaman dan upaya mitigasi karhutla dapat berlangsung secara cepat, terpadu, dan serentak di wilayah terdampak.
Sehari sebelumnya, Presiden juga telah meminta para pejabat utama TNI dan Polri untuk turun langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta masyarakat dalam menangani kebakaran hutan dan lahan.
Presiden menekankan agar seluruh personel mengoptimalkan upaya di lapangan. Pemadaman titik api menjadi prioritas agar asap tidak semakin meluas dan aktivitas masyarakat dapat kembali berlangsung normal.
Selain penanganan kebakaran, pemerintah juga menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Turunnya Presiden secara langsung ke lapangan menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan karhutla.
Teddy menyampaikan bahwa Presiden meminta seluruh upaya penanganan dilakukan secara cepat dan maksimal. Setiap pelanggaran hukum yang ditemukan juga diminta untuk diproses secara tegas sesuai peraturan yang berlaku.
