Fenomena penggunaan sound system berdaya besar yang dikenal masyarakat sebagai sound horeg kembali menjadi perhatian di Jawa Timur. Pengeras suara tersebut kerap digunakan untuk memeriahkan berbagai kegiatan masyarakat.
Namun, penggunaan sound system dengan volume tinggi juga dapat menimbulkan persoalan apabila mengganggu ketenteraman, ketertiban, maupun keselamatan masyarakat. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kewenangan kepolisian dalam menghentikan kegiatan sound horeg yang dinilai meresahkan.
Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombespol Jules Abraham Abast mengatakan, penggunaan sound system di wilayah Jawa Timur telah memiliki sejumlah ketentuan. Aturan tersebut antara lain tertuang dalam Surat Edaran Bersama Forkopimda Jawa Timur tahun 2025 serta regulasi daerah yang saat ini berlaku.
“Pada prinsipnya, penggunaan sound system atau pengeras suara di Jawa Timur sudah memiliki pengaturan. Selain Surat Edaran Bersama Forkopimda Jawa Timur tahun 2025, saat ini juga telah berlaku Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat,” ujar Jules.
Menurut Jules, kepolisian dapat mengambil tindakan apabila penggunaan sound system menimbulkan gangguan terhadap keamanan, keselamatan, maupun ketertiban masyarakat. Penanganan juga dapat dilakukan apabila petugas menemukan adanya dugaan pelanggaran hukum.
Meski demikian, tindakan kepolisian tidak selalu langsung berupa proses pidana. Langkah yang diambil akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan.
“Tindakan tentunya dilakukan secara proporsional sesuai kondisi di lapangan, mulai dari imbauan, teguran dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait, hingga tindakan kepolisian apabila terdapat kondisi yang membahayakan masyarakat atau ditemukan dugaan tindak pidana,” jelasnya.
Bukan Semata-Mata Soal Sound Horeg
Jules menegaskan, perhatian aparat tidak hanya tertuju pada istilah sound horeg. Hal yang menjadi pertimbangan adalah cara pengeras suara tersebut digunakan, dampaknya terhadap masyarakat, serta kepatuhan penyelenggara terhadap aturan.
“Jadi yang menjadi perhatian bukan semata-mata istilah sound horeg, tetapi cara penggunaannya, dampaknya terhadap masyarakat, serta kepatuhannya terhadap ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Ia menjelaskan, penggunaan sound system pada dasarnya tidak otomatis merupakan tindak pidana. Penentuan status hukum suatu kegiatan harus didasarkan pada fakta dan kondisi yang terjadi di lapangan.
Polisi akan melihat apakah persoalan yang muncul hanya berupa pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan pengeras suara atau sudah berkembang menjadi peristiwa yang memenuhi unsur tindak pidana.
“Apabila dalam pelaksanaannya terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan, misalnya mengakibatkan kerusakan, membahayakan keselamatan, menimbulkan korban, atau terdapat perbuatan pidana lainnya, maka tentunya dapat dilakukan proses hukum,” katanya.
Menurut Jules, penentuan suatu peristiwa sebagai tindak pidana tidak dapat hanya didasarkan pada laporan atau anggapan bahwa suara yang dihasilkan terlalu keras.
“Penentuannya tetap dilakukan secara kasuistis berdasarkan fakta, akibat yang ditimbulkan dan alat bukti yang ditemukan melalui proses penyelidikan maupun penyidikan,” imbuhnya.
Artinya, aparat akan melihat peristiwa secara menyeluruh apabila terjadi persoalan dalam sebuah kegiatan sound system. Pemeriksaan mencakup tindakan penyelenggara, kondisi di lokasi, dampak yang ditimbulkan, hingga bukti yang ditemukan.
Pelanggaran Kebisingan Tidak Otomatis Pidana
Pelanggaran terhadap batas penggunaan sound system sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bersama Forkopimda Jawa Timur tahun 2025 juga menjadi perhatian.
Jules menegaskan, pelanggaran terhadap batas kebisingan tidak serta-merta membuat penyelenggara dapat langsung diproses secara pidana. Menurutnya, terdapat perbedaan antara pelanggaran administratif atau ketentuan penggunaan sound system dengan tindak pidana.
“Perlu dibedakan antara pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan sound system dengan tindak pidana. Saat ini pengaturannya tidak hanya dilihat dari Surat Edaran Bersama, tetapi juga harus memperhatikan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2025 serta peraturan perundang-undangan lainnya,” ujarnya.
“Apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya disesuaikan dengan jenis pelanggaran dan kewenangan masing-masing instansi. Sedangkan proses pidana dilakukan apabila berdasarkan fakta dan alat bukti ditemukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana,” lanjut Jules.
Dengan demikian, penanganan persoalan sound horeg tidak sepenuhnya menjadi kewenangan kepolisian. Pemerintah daerah dan instansi terkait juga memiliki kewenangan masing-masing sesuai jenis pelanggaran yang ditemukan.
Risiko Kegiatan Jadi Bagian yang Didalami
Persoalan lain dapat muncul ketika penyelenggara telah mengetahui adanya potensi risiko dari suatu kegiatan, tetapi tetap melaksanakannya. Apabila kemudian terjadi korban, kerusakan, atau akibat hukum lainnya, kondisi tersebut dapat menjadi bagian yang diperiksa aparat.
Jules mengatakan, pengetahuan penyelenggara mengenai potensi risiko dapat menjadi salah satu fakta yang didalami dalam proses penyelidikan. Namun, kondisi tersebut belum secara otomatis membuktikan adanya kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.
“Hal tersebut dapat menjadi salah satu fakta yang didalami apabila kemudian terjadi peristiwa yang menimbulkan korban, kerusakan atau akibat hukum lainnya,” paparnya.
Penyidik nantinya akan melihat keseluruhan rangkaian peristiwa. Di antaranya risiko yang dapat diperkirakan, kewajiban penyelenggara, langkah pencegahan yang dilakukan, akibat yang muncul, serta hubungan antara tindakan dengan akibat tersebut.
Karena itu, apabila kegiatan sound system berujung pada sebuah insiden, penyidik tidak hanya melihat dampak yang terjadi. Tindakan dan kondisi sebelum peristiwa juga akan menjadi bagian dalam menentukan ada atau tidaknya unsur pidana.
“Karena itu, penentuan pertanggungjawaban pidana tetap melalui proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Jules.
Polisi Sebut Aturan yang Ada Bisa Menjadi Dasar
Di tengah polemik penggunaan sound horeg, muncul pula wacana mengenai perlunya peraturan daerah khusus yang mengatur penggunaan sound system berdaya besar.
Jules menyebut, Jawa Timur saat ini telah memiliki regulasi yang mengatur ketenteraman dan ketertiban umum. Apabila dalam suatu kegiatan ditemukan dugaan tindak pidana, kepolisian akan melakukan penanganan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
“Sedangkan apabila dalam suatu kegiatan ditemukan adanya dugaan tindak pidana, Polri akan melakukan penanganan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
Menurutnya, persoalan utama bukan hanya mengenai kebutuhan membuat aturan baru, tetapi memastikan regulasi yang telah tersedia dapat diterapkan secara konsisten oleh seluruh pihak sesuai kewenangan masing-masing.
“Karena itu, persoalannya saat ini bukan semata-mata perlu atau tidaknya Perda baru, tetapi bagaimana ketentuan yang sudah ada dapat dilaksanakan secara konsisten dan terpadu sesuai kewenangan masing-masing instansi,” pungkasnya.







